Isran Noor: Urusan Pemindahan IKN Bukan Urusan Gubernur Kalimantan Timur, Tapi Urusan Bangsa
BALIKPAPAN, Canal Berita — Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara bukan lagi urusan dirinya. Jika IKN Nusantara berada di Kalimantan Timur, itu merupakan kontribusi Kalimantan Timur dan rakyat kepada bangsa dan negara.
Menurut Gubernur, ada pihak-pihak menyatakan menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Bahkan ada yang menyebutkan IKN Nusantara menguntungkan Kalimantan Timur, dengan tegas dirinya tidak sependapat dengan pendapat tersebut.
“Ada yang mengatakan IKN Nusantara menguntungkan Kalimantan Timur. Tidak, tapi menguntungkan bangsa dan negara,” tegas Isran Noor di Pembukaan Rakernas MADN I di Balikpapan, Kalimantan Timur, 13 Oktober 2022 malam.
Saat menyampaikan sambutan, ia mengaku heran apa sebabnya dan dirinya tidak mengerti dengan komentar miring dari tokoh-tokoh termasuk tokoh dari Kalimantan Timur sendiri yang menyatakan tidak suka ibu kota negara dipindahkan dengan alasan masalah ekonomi. “Kalau urusannya adalah keuangan. Kecil kalau masalah itu,” jelasnya.
Pasalnya menurut Gubernur, dua tahun bangsa ini mengalami musibah Covid-19 dengan menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp 1.000 T . Tidak sedikit bahkan jumlahnya bahkan Rp 1.200 T, termasuk dana untuk PEN atau penanggulangan ekonomi kita masih mampu.
“Sedangkan dana pembangunan itu hanya Rp 466 T dan di dalam undang-undang hanya 20 % dari dana APBN. Sekitar Rp 100 T. “Jadi banyak berkomentar kita belum saatnya. Kita tidak banyak uang. Kalau begitu repot kita,” ucapnya.
Menurut Isran Noor wacana pemindahan ibu kota negara sudah sejak dulu. Mulai dari jaman Presiden Soekarno, Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono pada saat mau memindahkan ibu kota karena ada tanda-tanda masalah di Jakarta, seperti macet, kumuh, banjir dan gempa, juga para pakar menyebutkan permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan hingga 4 cm per tahun atau lebih kurang 22% hingga saat ini.
“Artinya 100 tahun lagi Ibu Kita Negara Jakarta, termasuk Istana Negara akan berada di bawah permukaan laut. Jadi memang sudah saatnya Ibu Kota Negara ini dipindahkan,” jelas.
Oleh karena itu ia berpendapat, urusan ibu kota negara bukan urusan Kalimantan Timur. Tetapi urusan bangsa, urusan generasi, urusan kebangsaan, ibu kota negara itu milik bangsa-bangsa di dunia. ” Kalau saya mengatakan, setuju pemindahan kemana saja. Bahkan di luar kalimantan bila Presiden menganggap perlu kita mendukung. Itu artinya berwawasan kebangsaan,” tegasnya. (RedCNB)
