Baru Sopir Truk Kayu Illegal Jadi Tersangka, Aktor dan Pemilik CV PSM Masih Dicari
CANALBERITA.COM–Berlarut-larutnya penuntasan kasus hukum terhadap pelaku yang terlibat illegal loging yang ditangani Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sempat mendapat sororotan dari organisasi masyarakat (Ormas), salah satunya dari Koordinator Aliansi Dayak Bersatu (ADB) kalteng, Ingkit Beny Sam Djaper, .
Pasalnya, sejak Tim Patroli Penegakan Hutan mengamankan sebuah truk yang bermuatan kayu di ruas Jalan Patas, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur yang diduga illegal dengan menggunakan dokumen palsu pada tanggal 19 Agustus 2021 lalu, sekitar pukul 23.45 WIB yang hingga saat ini belum jelas status hukum para terduga yang terlibat bahkan cenderung diam.
Menanggapi sorotan publik tersebut, Kepala Dishut Kalimantan Tengah, Sri Suwanto melalui Kepala Bidang Perlindungan, Joni Harta menjelaskan sekarang ini Tim Gabungan Penyidik berada di lapangan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam pengembangan kasus dugaan illegal logging di Kabupaten Barito Utara (Barut) tersebut.
Ia berdalih, dalam kasus seperti ini pihaknya tidak mau gaduh yang dapat membuat para pelaku beralibi dan lari dari pengejaran oleh Tim Gabungan Penyidik. Karena menurutnya, dalam penyelidikan kasus ini pihaknya mempunyai strategi, sehingga dalam pemeriksaan memakan waktu cukup lama.
“Namanya juga kegiatan operasi gabungan, jadi tidak bisa langsung serta merta tetapi perlu penyelidikan, pengintaian dan sampai aksi penangkapan,” jelasnya melalui pesan whatsapp saat dikonfirmasi canalberita.com, Jumat (3/9/2021).
“Apabila gaduh maka dalam kasus ini dapat dipastikan akan bocor, itu yang tidak kita inginkan. Jika bocor sia-sia perjuangan kami,” tumpalnya.
Terkait status sopir truk bernama Hasyim yang ditangkap oleh tim sudah ditetapkan sebagai terangka dan dilakukan penahanan oleh Tim Gabungan Penyidik. “Dia (sopir, red) sudah kita proses dan SPDP ke kejaksaan melalui Polda Kalteng. Dan saat ini sudah dilakukan proses penetapan barbuk oleh pengadilan,” bebernya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ADB Kalteng mendesak Dishut Provinsi Kalimantan Tengah memproses secara hukum pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kayu illegal yang diamankan oleh Tim Patroli Penegakan Hutan di ruas Jalan Patas, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur pada tanggal 19 Agustus 2021 lalu, sekitar pukul 23.45 WIB.
Desakan ini disampaikan oleh Koordinator ADB Kalimanatan Tengah, Ingkit Djaper dalam rilis yang diterima Redaksi www.canalberita.com, pada Kamis (2/9/2021) sore. “Kayu yang diamankan diduga kuat menggunakan dokumen palsu,” terang Ingkit.
Ingkit menjelaskan, Truk bermuatan kayu olahan sebanyak 13 M2 milik CV Prima Sumber Makmur (PSM) yang beroperasi di wilayah Bintang Ninggi, Kabupaten Barito Utara (Barut) ini dibawa menuju Amuntai, Kalimantan Selatan.
“Saat pengangkutan menggunakan nota angkutan dan daftar kayu olahan dengan Surat Angkutan Lelang (SAL) No.004/SAL-KB/III/2021 tersebut disopiri sudara Hasyim bin Syahrul. Ada indikasi pelanggaran dalam kegiatan pengangkutan dengan nota angkutan tidak sah atau melanggar hukum di NKRI,” ungkapnya, seraya menimpali.
“Dokumen yang dibawa oleh sopir merupakan produk industri, namun kenyataannya kayu yang diangkut merupakan produk sirkel/chainsaw. Kayu bukan dari bansaw tetapi berasal dari kawasan hutan yang termasuk dalam wilayah UPT. KPHP Barito Tengah. Indikasi tindak pidana sangat jelas dalam penggunaan dokumen yang tidak sah,” timpalnya.
Lebih lanjut Ingkit mengungkapkan, perbuatan CV. PSM sudah sangat jelas melanggar hukum jika dilihat dari laporan factual yang menyatakan bahwa, CV. PSM ini dalam pengawasan Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan pihak terkait lainnya tidak operasional atau tidak ada kegiatan. Oleh karena itu BPKH wajib untuk melakukan analisa dan menyatakan status kawasan hutan tempat kayu yang telah di tebang tersebut.
“Dalam hal ini siapa yang menyuruh Hasyim dan siapa Direktur CV. PSM harus juga ditindaklajuti sesuai proses hukum berlaku. Kami mendesak agar Dinas Kehutanan Kalteng menyikapi ini sebagai pintu masuk pengembangan kasus selanjutnya,” kata Ingkit Djaper.
Penuntasan penggunaan dokumen yang tidak sah dan diduga palsu ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran. Pihaknya berharap KLHK (BPHP) dan POlda Kalteng bersikap proporsional dan professional dalam perihal pemberantasan doikumen-dokumen tidak sah alias palsu.
“Berdasarkan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana kehutanan kasus illegal loging ini dilakukan Sabtu (28/9/21). Hal ini sesuai Laporan Kejadian No. LK.01/DISHUT/PPNS/2021 tanggal 28 Agustus 2021. Aaapun gelar perkara ini dipimpin Kepala Bidang Perlindungan Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan, PPNS Dishut Kalteng, BPHP Wilayah X, Korwas PPNS, BPPHLHK Wilayah I, Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan, Advokat, Tim Dishut Kalteng dan UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII,” beber Ingkit.
Lebih jauh Ingkit membeberkan, berdasarkan informasi lapangan dan rangkaian kronologisnya yang dia terima, saat ini banyak sekali beredar dokumen aspal/tidak sah dari wilayah Barito khususnya Murung Raya dan Barito Utara. “Bila hal-hal seperti ini tidak segera ditertibkan dengan reaktif, maka kerugian Negara sangat besar apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini,” tukasnya.
(TimCNB)
