Kursi DPR Mencukupi, Gerindra-PKB Bisa Usung Capres di 2024
JAKARTA, canalberita.com-Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah bisa mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 karena telah memiliki lebih dari 20 persen kursi DPR.
Merujuk UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, capres-cawapres didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.
Saat ini, Gerindra memiliki 78 kursi, sementara PKB mempunyai 58 kursi di DPR. Jika dijumlahkan, Gerindra-PKB memiliki kursi DPR sebanyak 136.
Diketahui, jumlah anggota DPR RI periode 2019-2024 mencapai 575 orang. Dari jumlah itu, 20 persennya berarti sebanyak 115. Dengan demikian, Gerindra-PKB telah melewati ambang batas syarat pencalonan capres-cawapres atau presidential threshold karena telah memiliki 136 kursi.
Meski telah memenuhi syarat, Koalisi Silaturahmi Indonesia Raya antara Gerindra dan PKB belum bisa mendaftarkan paslon capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, masa pendaftaran baru dibuka pada 19 Oktober 2023 mendatang.
Koalisi Gerindra-PKB
Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat membangun koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Koalisi dinamakan Silaturahmi Indonesia Raya.
Koalisi terbentuk saat elite PKB dan Gerindra menggelar pertemuan di Jakarta pada Kamis malam (30/6). Namun masing-masing ketua umum tak hadir, yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.
“Silaturahmi Indonesia Raya,” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam rekaman suara yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (30/6).
PKB tak risau ihwal kerja sama yang dibangun dengan Gerindra. Jazilul mengatakan sejarah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiga kali kalah di pilpres tidak menjadi persoalan. Ia yakin PKB membawa keberuntungan di Pilpres 2024 mendatang.
“Nah, PKB di tempat yang menang terus, Gerindra di tempat yang kalah terus. Ini menarik, kita buktikan 2024 ketemu hokinya, sama-sama menang,” kata Jazilul kepada wartawan di kompleks parlemen, Kamis (30/6).
