PDIP Bantah Cap Sombong Tak Mau Koalisi Pilpres 2024
JAKARTA, canalberita.com–Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga membantah cap partai sombong yang dilayangkan ke partainya menghadapi tahun politik Pemilu 2024.
Sebagai informasi, sejauh ini PDIP masih ‘menjomblo’ dan belum mengumumkan koalisi ataupun kerjasama dengan partai politik (parpol) lain pada agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
PDIP sebagai pemenang pemilu 2019 silam tercatat memiliki kekuatan mengusung calon sendiri pada Pilpres mendatang imbas UU Pemilu saat ini. PDIP, lanjut Eriko, tidak ingin terburu-buru dalam menentukan kerjasama parpol maupun kader yang bakal diusung pada kontestasi politik 2024 mendatang. Ia sekaligus menegaskan, PDIP tidak menggunakan istilah koalisi, melainkan kerjasama parpol.
“Kalau dilihat secara jernih, sebenarnya pada Rakernas ibu Ketum Megawati sudah menugaskan mbak Puan Maharani untuk menjalin komunikasi, menjajaki kerjasama kepada parpol lain,” kata Eriko dalam program Newscast Special Road to 2024 di CNNIndonesia TV, Selasa (28/6) malam.
Ads by
“Bukan kami ingin, ‘Wah tidak mau bersama parpol lain’, kesombongan dari mana? sebenarnya kan semua mengikuti aturan yang ada,” imbuhnya.
Eriko melanjutkan, partainya memiliki sejumlah tahapan dan pakem tertentu dalam mempersiapkan diri pada agenda politik di 2024. Ia menyebut, PDIP juga tak ingin kerjasama antarparpol itu tidak menekankan prinsip keinginan dan tujuan yang sama untuk melanjutkan pembangunan pasca era presiden saat ini.
Eriko mengatakan, PDIP nantinya juga berharap agar mampu mengusung kader dari partai sendiri alih-alih mengusung kader partai lain. Hal itu menurutnya untuk menjawab kritik masyarakat yang menilai banyak partai politik di Indonesia yang tidak bisa menyiapkan kadernya sendiri untuk menjadi pemimpin di daerah maupun nasional.
Ia pun tak mempermasalahkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem yang merekomendasikan tiga nama calon presiden yang berpotensi bakal diusung dalam Pilpres 2024. Salah satu nama tersebut merupakan kader PDIP yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Sah-sah saja, penuh kebebasan, boleh saja kan. Kalau misalnya seperti akmi, tentu kader kami yang akan kami ajukan,” ujar Eriko.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baru-baru ini menegaskan bahwa tidak ada sistem koalisi dalam sistem presidensial yang digunakan oleh Indonesia. Ia bahkan meminta para kadernya lebih baik keluar jika masih berbicara koalisi. Menurutnya, sistem parlementer hanya mengenal istilah kerja sama.
Megawati–Presiden kelima RI–itu mengatakan istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri. Sedangkan, di Indonesia tidak ada perdana menteri. PDIP pun hingga saat ini belum mengeluarkan sinyal untuk berkoalisi dalam kontestasi politik 2024.
Sementara baru-baru ini, sejumlah partai politik tengah bermanuver membentuk koalisi baru. Seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar-PAN-PPP. Kemudian partai Demokrat, PKB dan PKS beberapa waktu lalu juga disebut segera mendeklarasikan koalisi yang digadang-gadang bernama koalisi Semut Merah.
Menghadapi 2024, dengan model Pilpres yang dianut Indonesia saat ini, PDIP menjadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung paslon tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Hal tersebut imbas dari pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.
Pasal 222 UU Pemilu menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Jumlah total kursi di DPR saat ini sebanyak 575, hingga kalkulasi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden minimal diusung 115 kursi.
Sebab hari pemungutan suara pada Pilpres 2024 digelar serentak dengan Pileg, maka ambang batas pencalonan presiden menggunakan perolehan jumlah kursi DPR atau suara sah nasional partai pada Pileg 2019.
Mengacu hasil Pileg 2019 tak ada parpol yang meraih suara nasional 25 persen. Namun, dari 9 parpol lolos ke parlemen, PDIP menjadi pemilik kursi terbanyak yakni 128 wakil di dewan legislatif.
