Tjahjo soal Perwira Pj Kepala Daerah: Tak Salah, Dasar Hukum Kuat

On 25 Mei 2022

Eks Mendagri yang kini menjabat Menpan RB Tjahjo Kumolo menegaskan sesuai ketentuan maka personel TNI-Polri aktif boleh menjadi penjabat kepala daerah. (CNN Indonesia/Daniela Dinda)

Jakarta, canalberita–Eks Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan perwira TNI-Polri aktif dapat menjadi penjabat (Pj) kepala daerah.
Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keputusan Mendagri saat ini Tito Karnavian menetapkan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Barat.

“Keputusan yang dibuat Mendagri tidak ada yang salah. Dasar hukumnya kuat dan sudah benar,” ujar Tjahjo yang kini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kepada wartawan, Rabu (25/5).

Tjahjo mengatakan penunjukan itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara.

Tjahjo menerangkan, dalam Pasal 54, Kepala BIN daerah merupakan jabatan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II a. Tjahjo mengungkapkan, saat menjabat sebagai mendagri, dia pun pernah mengangkat perwira TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah.

Beberapa di antaranya yakni mengangkat Mayjen TNI (Purn) Sudarmo sebagai Pj Gubernur Aceh dan Komjen Mochamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

“Sewaktu saya Mendagri dulu mengangkat Mayjen TNI Sudarmo, tapi sudah eselon I Kemendagri yang jadi Pj Papua dan Aceh dan Komjen Iriawan yang sudah jabat Sestama Lemhanas akhirnya bisa Pj Gubernur Jabar,” tutur politikus PDIP tersebut.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan putusan MK menyebutkan anggota TNI/Polri yang tidak aktif pada institusi induknya tapi ditugaskan di institusi atau birokrasi lain bisa menjadi penjabat kepala daerah.

Adapun hingga 2023, ada 271 kepala dan wakil kepala daerah berakhir masa jabatannya. Untuk mengisi kekosongan itu, pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah.

Para penjabat akan memimpin daerah hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. Sejauh ini, salah satu posisi yang diisi oleh anggota TNI-Polri aktif adalah Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

Sumber: cnnindonesia.com