PAD Perusda Minim, Ketua Komisi II Kalteng Minta Pemerintah Tinjau Kepengurusan

CANALBERITA.COM – Pendapatan Asli Daerah Daerah (APD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Perusahaan Daerah (Perusda) kurang menggigit. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon.

Karena menurut pria yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam itu, orang-orang yang mengurus Perusda harusnya dari kalangan pembisnis dan memiliki pemikiran maju, bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mau pensiunan sekarang ini.

“Harus ini menjadi koreksi. Karena hemat saya lebih baik diserahkan kepada warga sipil biasa atau anak muda yang memiliki pemikiran atau ide-ide sehingga Perusda ini lebih baik lagi,” ucap Lohing Simon.

Baca juga:

DWP Disdik Kalteng Kembali Raih Juara 1 E-Reporting Tingkat Provinsi pada HUT ke-26 DWP

Dia menambahkan, berkaca dari sejumlah pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebelum-sebelumnya, bahwa selalu jadi kendala adalah dari segi anggaran. Dimana ingin melakukan belanja yang banyak namun pendapatan kurang.

Sehingga salah satu terobosan yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran Perusda yang ada di Kalteng. Meskipun demikian, dia menilai bahwa harus ada poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya.

Baca juga:

DLH Kalteng Dorong Penguatan Kebijakan Lingkungan lewat Sosialisasi DDDTLH dan RPPLH

Sebagai salah satu contoh, misalkan ada Perusda meminta area atau lahan untuk nantinya akan dikelola hendaknya hal tersebut dapat diakomodir oleh pemerintah. Karena dia menilai bahwa untuk perusahaan swasta saja bisa diberikan izin area, sehingga kenapa tidak juga diberikan untuk Perusda.

“Jadi harapan kita, pemerintah carilah lahan yang nantinya akan dikelola oleh Perusda secara profesional, tujuannya tentu untuk menggali PAD. Nantinya juga dapat didampingi oleh UPT Dinas terkait,” ucap legislator PDI Perjuangan tersebut. (CNB1)