Ini Pemandangan Umum Fraksi PKB dan ARKS DPRD Barito Utara terkait Pidato Pengantar Pj Bupati
MUARA TEWEH,CanalBerita –Fraksi-fraksi pendukung DPRD Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Suhendra meminta penjelasan dari Pj Bupati terkait program kerja daerah yang tidak terlaksana di tahun anggaran 2023.
Selain itu Fraksi PKB juga menyoroti tetang Silpa tahun anggaran 2023 yang sangat besar Rp 802.301.696.933,23,- mengalami kenaikan sebesar Rp 337.028.568.796,38,- dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 465.273.128.136,38 atau naik 72,44 persen.
Selain itu, Fraksi PKB juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah tindaklanjut rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Pemkab Barito Utara pada tahun anggaran berjalan 2023.
Adapun hal lainnya, setelah mendengarkan dan mencermati dengan secara seksama dari Pidato Pj Bupati Barito Utara, maka fraksi PKB siap membahas Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 yang sudah diajukan.
Sementara untuk capaian terkait dari hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Tengah yang telah memenuhi syarat dan mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya, pihaknya sangat mengapresiasinya.
Sementara itu Fraksi gabungan ARKS DPRD Barito Utara melalui juru bicaranya, Rosi Wahyuni menyambut baik pidato pengantar Pj Bupati mengenai Raperda atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah terealisasi penggunaannya dan telah mendapat predikat WTP.
Fraksi gabungan ARKS juga menyoroti terkait perubahan APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2023 sesuai Perda Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang APBD tahun anggaran 2023 yang terdiri atas pendapatan sebesar Rp 1.917 triliun lebih.
Selain itu terkait dengan belanja sebesar Rp 1.974 triliun lebih, transfer sebesar Rp 230 miliar lebih, jumlah defisit sebesar Rp 57 miliar, jumlah pembiayaan bersih sebesar Rp 151 miliar lebih tertuang.
“Maka dari hemat pikiran kami dari sejumlah anggaran belanja tersebut, terdapat sebesar Rp 1.094 triliun lebih merupakan belanja operasi, belanja modal sebesar Rp 617.746 miliar lebih dan belanja tak terduga sebesar Rp 32.526 miliar lebih diperuntukan,” rincinya belum lama ini.
Melalui juru bicaranya Fraksi Gabungan ARKS mempertanyakan kapada pihak ekdekutif yang menjadi kendala hingga terjadi bisa Silpa dan Kemudian OPD serta mitranya mana saja yang mengakibatkan Silpa terjadi, meskipun ada penurunan dari APBD tahun 2022 Silpa-nya di APBD 2023.
“Dari jumlah Silpa tersebut, apakah termasuk dalam Silpa positif yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menunjang program-program pembangunan yang berdampak positif bagi peningkatan PAD dan perekonomian masyarakat Barito Utara saat ini,” tambah dia menanyakan. (adv)
