MUARA TEWEH,CanalBerita-Wakil Ketua Sementara DPRD Barito Utara, H. Parmana Setiawan menjelaskan perihal ketidakhadiran dua fraksi pendukung dewan dalam rapat paripurna yang membahas pendapat akhir fraksi mengenai Raperda Perubahan APBD tahun 2024.
Menurut Parmana, ketidakhadiran dua fraksi, yakni Fraksi PKB dan Aspirasi Rakyat tersebut merupakan bentuk protes terhadap tidak dibahasnya secara menyeluruh program kegiatan yang diusulkan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara tersebut.
Padahal, ujar dia sudah ada kesepakatan antara DPRD dan tim TAPD untuk membahas dengan semua dinas secara komprehensif. “Hanya dua dinas yang dibahas kemarin, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Kita juga ingin mengetahui semua dinas, termasuk dana hibah di Kesra, SosPMD, dan Dinas Budparpora,” katanya pada Selasa (1/9/2024).
Dia menambahkan bahwa selama ini wakil rakyat sering dihadapkan pada jadwal dan waktu pembahasan yang singkat, yang mendorong mereka untuk segera menyetujui, sehingga menyebabkan banyak usulan program tidak diketahui sebelumnya atau baru terungkap setelah pembahasan.
Ketika ditanya mengenai dampak ketidakhadiran dua fraksi tersebut terhadap kepentingan rakyat, Parmana balik bertanya kepentingan rakyat mana yang terhambat. Karena membahas APBD Perubahan secara mendetail adalah bentuk kehati-hatian dalam penggunaan uang rakyat, sehingga tujuan dan arah APBD Perubahan dapat lebih jelas.
“Jangan mengatasnamakan masyarakat, justru dengan dibahasnya APBD Perubahan agar semua tahu dan lebih jelas kemana arah dari APBD Perubahan Itu,” jelas Parmana.
Parmana juga menegaskan bahwa sikap mereka untuk tidak hadir bukan berkaitan dengan politik Pilkada 2024. “Kami ingin agar semua pembahasan perubahan APBD bisa terbuka dan transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya. (adv)