PALANGKA RAYA,CanalBerita-Badan Komando Laskar Dayak atau BAKORMAD Nasional bakal melantik pengurus Bakormad Wilayah Kalteng dan Pengurus Bakormad Daerah dari 14 Kabupaten/Kota di Kalteng pada bulan Oktober 2024 mendatang. Dalam acara tersebut akan dihadiri pengurus dan anggota Bakormad se-Kalteng, perwakilan Bakormad Wilayah dari seluruh Indoensia, Bakormad Nasional, Presiden dan Sekjen MADN serta tamu undangan tokoh-tokoh Dayak dan suku-suku di Kalteng.
Dalam rapat koordinasi Pasukan Pengawal Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN di Palangka Raya pada Selasa, 3 September 2024, Panglima Bakormad Nasional, Cornelis Nalau Anton yang memimpin langsung rapat koordinasi tersebut memaparkan, dalam acara pelantikan nanti akan dirangkaikan dengan penandatanganan “Komitmen Kapakat Huma Betang” oleh pasangan calon atau Paslon Gubernur dan Wakil Gubenur Kalteng peserta Pilkada Kalteng 2024.
Penandatanganan Komitmen tersebut, kata Cornelis Nalau adalah merupakan tindak lanjut dari hasil Rapim MADN, DAD dan Organisasi Dayak di Balikpapan, Kalimantan Timur tertanggal, 31 Agustus 2024 yang menghasilkan 10 poin kesepakatan, terutama pada poin 7, yaitu: Menolak segala bentuk tindakan dan upaya yang ingin memecah belah, mem-friksi dan mendis-integrasi persatuan dan kesatuan serta kekompakan masyarakat Dayak.
“Kita akan mengundang seluruh Paslon hadir di acara pelantikan tersebut. Dimana nantinya masing-masing Paslon menyampaikan sambutan terkait komitmen dalam menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Dayak apabila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Serta mengajak pendukung dan simpatisan masing-masing untuk bersatu dan berpartisipasi dalam mewujudkan Pilkada Kalteng 2024 yang aman, damai dan demokratis dengan menjunjung tinggi falsafah Huma Betang dalam bingkai NKRI, serta menolak segala bentuk ujaran kebencian, berita hoax, isu SARA dan politisasi identitas,” papar Cornelis Nalau Anton ini.
Sebagai perwujudan komitmen tersebut, jelas Cornelis Nalau Anton, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang terpilih nantinya diminta untuk melestarikan adat istiadat dan tradisi lokal sebagai warisan budaya nenek moyang suku dayak, juga menghargai identitas lokal, menjadikan budaya dayak sebagai identitas Kalteng serta mendukung, mengayomi dan membina ormas-ormas Dayak. Hal tersebut sejalan dengan tugas Bakormad dari MADN yang meminta Bakormad mengkoordinasikan Ormas Dayak yang ada di pulau Kalimantan untuk bersama-sama melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, menciptakan komunikasi yang baik, menciptakan kerjasama yang baik dan juga saling membantu, saling mendukung dalam melaksanakan tugas masing-masing.
“Kalteng ini tanah dayak. Tapi kita sudah sepakat, Kalteng adalah rumah bersama bagi semua suku, agama, ras dan antar-golongan sebagaimana dalam falsafah Huma Betang. Jadi siapapun yang terpilih jadi pemimpin di Bumi Tambun Bungai nantinya, melalui penandatanganan Komitmen Kapakat Huma Betang kita harapkan Pilkada Kalteng 2024 berakhir damai. Bagi yang terpilih, apapun latar belakang suku dan agamanya tetap berkomitmen menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya dayak serta mendukung, mengayomi dan membina Ormas Dayak. Tidak kalah penting, momentum Pilkada Kalteng 2024 ini kita harapkan ada komitmen bersama dari Paslon dalam menjaga Pilkada Damai di Bumi Tambun Bungai ini,” jelasnya.
Sementara itu, Agustin Teras Narang, mantan Gubenur Kalteng meminta kepada organisasi-organisasi kesukuan di Kalteng agar tidak menyuarakan kesukuan atas figur yang berkontestasi di Pilkada. Menurut Anggota DPD RI asal Pemilihan Kalteng ini, politik identitas yang sejatinya netral bisa berdampak fatal bila dipolitisasi secara salah kaprah. Oleh karenanya penting, agar eksploitasi, penonjolan identitas keagamaan hingga kesukuan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, tidak lagi dipakai. Tidak lagi menjadi bagian pendekatan seolah-olah populis.
“Organisasi-organisasi kesukuan di Kalimantan Tengah juga saya minta agar tidak menyuarakan kesukuan atas figur yang berkontestasi di Pilkada. Hal ini selain tidak mencerminkan nilai keragaman sebagai bangsa Indonesia, juga tidak mendorong pendidikan politik yang baik dan yang benar,” pinta Agustin Teras Narang sebagaimana disampaikan melalui akun Facebook @DR Agustin Teras Narang SH pada Selasa, 3 September 2024 .
Pendidikan politik yang baik, kata Agustin Teras Narang, tidak bicara tentang suku dari seorang calon pemimpin. Sebaliknya bicara tentang visi dan misi, serta integritas, kapasitas, kapabilitas dan intensitas dalam menyelesaikan setiap menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah rakyat yang beragam. Seperti masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.
“Pendidikan politik yang baik, bicara tentang bagaimana pemimpin yang terpilih akan berdampak pada pembangunan kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah, di mana semua suku atau kelompok identitas lainnya ikut merasakan bersama. Ikut berdampak bersama. Ikut sejahtera bersama,” jelasnya.
Suku dan identitas budaya lahiriah lainnya yang datang karena faktor keturunan, tidak semata-mata dapat menentukan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat. Oleh karenanya, politik identitas demikian tidak boleh dikapitalisasi untuk kepentingan pilkada semata, tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik pemilihan semata, melainkan untuk kepentingan bersama, tanpa pilih kasih, bagi seluruh warga negara Indonesia di Kalteng yang berfalsafah Huma Betang, maju bersama, dan sejahtera bersama.
“Maka untuk itu agar juga organisasi kesukuan maupun organisasi yang membawa identitas kemasyarakatan lain selain partai politik, agar berada pada jalurnya sebagai wadah pengayom masyarakat. Tidak menyeret diri atau diseret untuk kepentingan politik pribadi atau golongan,” tegasnya.
Penulis: cnb Editor: alfrid u gara