Raib, Wiski Senilai Rp 83,3 Juta dari Jepang untuk Pompeo

canalberita.com — Sebotol wiski bernilai US$ 5.800 (Rp 83,3 juta) yang diberikan pemerintah Jepang kepada pejabat Amerika Serikat (AS) dilaporkan raib tanpa bekas. Seperti dilaporkan thehill.com, Rabu (4/8/2021), wiski mewah itu diberikan Jepang kepada mantan menteri luar negeri Mike Pompeo.

Kisah hilangnya wiski mahal itu terungkap dalam satu pengaduan publik yang dirilis pada Rabu (4/8) oleh Departemen Luar Negeri AS. Laporan menyebut hadiah itu diberikan kepada pejabat publik termasuk Pompeo dan mantan presiden Trump pada tahun 2019.

Salah satu daftar untuk Pompeo termasuk sebotol wiski yang diberikan pemerintah Jepang kepadanya, yang dicatat dalam daftar tersebut. diterima pada tanggal 24 Juni 2019.

The New York Times melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri telah meluncurkan penyelidikan atas botol yang hilang, mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Surat kabar itu mencatat bahwa Pompeo masih berada di Arab Saudi pada saat hadiah itu diberikan.

Kepada The Hill, Pengacara Pompeo, William Burck, mengatakan Pompeo tidak ingat menerima sebotol wiski dari pemerintah Jepang dan tidak tahu bahwa Departemen Luar Negeri sedang menyelidiki hilangnya wiski tersebut.

“Pompeo tidak ingat menerima sebotol wiski dan tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia juga tidak mengetahui adanya penyelidikan tentang keberadaannya. Dia tidak tahu apa disposisi dari botol wiski ini,” kata Burck.

Menurut Times, jika hadiah kurang dari US$ 390 (Rp 5,6 juta), pejabat AS dapat menyimpannya. Untuk hadiah di atas jumlah itu, pejabat harus membelinya. Outlet berita mencatat bahwa, menurut dua orang yang mengetahui penyelidikan itu, inspektur jenderal telah diminta untuk mencari keberadaannya dan pemerintah AS tidak dibayar untuk barang tersebut.

Pompeo dianggap sebagai calon presiden 2024 yang mungkin, meskipun penyelidikan itu dapat memunculkan pertanyaan etika yang mungkin muncul mengenai apakah mantan menteri luar negeri itu menerima hadiah lain dari pemerintah asing.

Hill telah menghubungi Departemen Luar Negeri untuk memberikan komentar.

 

(Sumber: Berita Satu0