Respon Aksi Masyarakat Gumas Soal Penggunaan Jalan, Anggota DPR Ini Akan Bicarakan di Pusat
KUALA KURUN, Canal Berita — Adanya aksi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Kabupaten Gunung Mas dan beberapa Ormas pendukung lainnya dalam memblokade jalan, agar para truk-truk Perusahaan Besar Swasta (PBS) tidak lagi melewati jalan umum yang melebihi muatan di atas 8 ton.
Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Kalteng, Willy Midel Yoseph mengungkapkan, apa yang menjadi keluhan dari masyarakat dalam melakukan aksi tersebut merupakan atas apa yang mereka rasakan dan lihat.
Dimana dijelaskannya bahwa, hal tersebut harus mendapatkan tanggapan dengan baik oleh pemerintah, aparat dan orang-orang yang dirasakan melakukan perbuatan seperti itu. Seperti orang yang mempunyai barang yang diangkut tersebut.
“Untuk itu saya berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, akibat dari rasa ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dari sekelompok masyarakat yang melakukan aksi ini, karena memang itu hak mereka dalam memperhatikan atas keadaan dan kondisi jalan yang mereka lewatin setiap hari,” jelas Willy Midel Yoseph, Kamis 22 Juli 2022.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kembali mengingatkan, agar pemerintah, aparat, dan para pengusaha yang mempunyai barang-barang produksi yang tidak sesuai dengan norma-norma aturan yaitu untuk memperbaiki dan kembali kepada hal yang normatif.
“Kalau kita melihat daya tampung jalan ini kan tidak mampu untuk angkutan-angkutan yang berat, kemudian angkutan truk dengan badan lebar dan ban yang banyak umpamanya lebih dari 10, ini juga akan membawa resiko karena jalan kita tidak mampu untuk menampung itu,” sebutnya.
Lebih lanjut, dirinya mengharapakan kepada para PBS agar dapat melakukan aktivitas di malam hari sehingga nantinya tidak menganggu masyarakat yang menggunakan jalan pada siang hari. Kemudian untuk muatan yang di bawah oleh setiap truk-truk dari PBS tidak boleh melebihi muatan yang telah di sepakati bersama.
“Karena seyogianya yang namanya produksi itu harus punya Jalan produksi sendiri, agar tidak mengganggu jalan negara atau jalan umum, saya juga berharap ini juga akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi maupun aparat, dan hal seperti ini harus segera dituntaskan, diselesaikan supaya jangan terlalu larut pada kejadian seperti ini,” ucapnya.
“Saya nanti juga akan meminta kepada pemerintah pusat untuk juga turun melihat langsung kondisi apa yang menjadi keluhan masyarakat tentang penggunaan jalan umum yang digunakan untuk jalan produksi, ada laporan itu mengangkut hasil produksi PBS yang tidak normal, saya katakan itu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan lain didalam peraturan undang-undang kita,” tutup Willy Midel Yoseph. (BS/CNB)
