canalberita.com — Dalam kesempatan itu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, juga menyampaikan tidak heran jika saat ini Aceh masih menyandang status sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Sebab, katanya, perekonomian Aceh masih ditopang oleh satu sumber yaitu APBA dan APBK.
“Kalau kita melihat perekonomian Aceh secara umum, kita hanya ditopang oleh APBA dan APBK, tidak ada sektor swasta yang hidup. Ketika belanja pemerintah tidak sensitif dengan kebutuhan rakyat dan pembangunan, tentu akan berdampak secara signifikan terutama dalam konteks pengurangan angka kemiskinan,” ungkap Dahlan dalam wawancara khusus, dengan Serambi, kemarin.
Dahlan menilai, program kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Aceh selama ini tidak menjawab berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat. “Itu bisa kita lihat dalam dokumen pelaksanaan APBA,” ujar politikus Partai Aceh (PA) ini.
Karena itu pula, kemudian Dahlan menyampaikan wajar jika Aceh terus terbelenggu dalam kemiskinan. “Sangat wajar! Dan kita lihat misalnya tren penyelenggaraan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir ini. Terlepas ada pandemi Covid-19, angka kemiskinannya tidak turun sama sekali. Bahkan, di tahun 2020 dan 2021 malah naik,” tegasnya.
Ditanya sejauh mana keterlibatan DPRA dalam persoalan tersebut, Dahlan menyampaikan, dalam banyak pertemuan dengan eksekutif, DPRA selalu menyampaikan agar pemerintah patuh terhadap dokumen perencanaan yang sudah disusun terutama RPJM sebagai pedoman bersama.
“Di sana ada arah kebijakan dan target tahunan yang harus dipenuhi. Ketika kita evaluasi kemarin, LKPJ tahun 2020 lari semua dari perencanaan awal. Bahkan, muncul proyek mercusuar yang sebelumnya tidak ada. Seperti proyek multiyears dan segala macam yang DPRA juga sempat membatalkan karena menurut kita ada prosedur perencanaan anggaran yang tidak dipenuhi,” demikian Dahlan Jamaluddin.
(Sumber: Serambi News/Tribun News Aceh)