canalberita.com — Diungkapkan Direktur Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Saleh Mochtar, penerbitan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat penyediaan benih dan meninimalisir peredaran benih ilegitim (benih sawit asalan atau benih sawit tak unggul).
Untuk memperoleh benih sawit unggul bersertifikat, petani sawit yang mengelola perkebunan kelapa sawit perorangan bisa mengajukan penyediaan benih sawit sebanyak 1.000 kecambah dan pengajuan dari Kelompok tani bisa dilakukan hingga 5.000 kecambah. Untuk memperoleh benih sawit maka perlu melakukan pengajuan Surat Permohonan Permintaan Benih Kelapa Sawit ke Dirjenbun. Sedangkan bagi perkebunan kelapa sawit besar bisa mengajukan hingga diatas 200.000 kecambah.
Bila kebutuhan benih sawit nya berada dibawah 1.000 kecambah, maka petani sawit bisa mengajukan permohonan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) ke Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten.
Tercatat selama periode 2011-2020 kecambah yang tersalur telah sebanyak 1,04 miliar butir atau setara dengan replanting seluas 5.19 juta ha. Sampai Maret 2021 SP2BKS yang sudah diterbitkan Ditjenbun mencapai 24 pemohon dengan volume kecambah yang disetujui 37.520.500 butir dan 2.809.500 butir teralokasi untuk produsen pembesaran/penangkaran.
“Proses produksi benih kelapa sawit mulai dari penetapan pohon induk sampai jadi benih siap salur sangat panjang. Di setiap tahapan bisa saja terjadi kontaminasi. Karena itu setiap komponen perbenihan harus menjalankan disiplin dengan ketat sesuai kapasitasnya,” kata Saleh.
Pengawasan mutu dan peredaran benih kelapa sawit sangat diperlukan sebab benih merupakan segitigas emas faktor penentu keberhasilan peningkatan produkstivitas bersama pupuk dan GAP. Untuk memastikan petani menanam benih sawit yang benar dan baik sehingga ketika memupuk dan menerapkan GAP produktivitas naik dan kesejahteraan petani meningkat.
Melalui pengawasan rantai pasok benih dari produsen sampai ke petani pemerintah ingin memberikan jaminan dana yang digunakan membangun kebun diantaranya untuk membeli benih, baik sumbernya dari BPDPKS, kredit bank atau modal sendiri tepat sasaran. PKS yang akan mendapat manfaat terbesar SNI benih sawit mensyaratkan rendemen lebih dari 23%.
(Sumber: InfoSAWIT)