canalberita.com –Salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola perkebunan adalah dengan mewujudkan satu data, satu pintu untuk pengambilan kebijakan, perencanaan, monev dan perizinan perkebunan. Untuk itu dibuat sistim informasi perkebunan (SISBUN).
Khusus untuk sektor perkebunan kelapa sawit, terkait data satu pintu terdapat SIPERIBUN yakni perizinan perusahaan dan E-STDB untuk pekebun. Aplikasi SIPERIBUN terus dikembangkan terkait perizinan. Lantaran proses perizinan perkebunan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, maka Ditjenbun mendorong daerah diminta mengisi aplikasi ini.
“Meskipun aplikasi sudah tersedia tetapi bila di daerah tidak ada niat untuk mengisinya dan memperbaiki tata kelola ya tidak berjalan. Kita harus sering turun tangan minta daerah untuk memperbaiki tata kelola perizinan sesuai arahan dari pusat dan memasukkan dalam aplikasi,” tutur Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan, Heru Tri Widarto dalam keterangan tertulis kepada InfoSAWIT.
Demikin Direktorat P2HP yang pula menginisiasi penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), dengan aplikasi e-STDB di beberapa daerah. Sebab itu, daerah harus digerakan dan diminta aktif menerbitkan E-STDB ini. STDB merupakan pelayanaan pemerintah pada pekebun dan merupakan syarat untuk bersertifikat ISPO.
Lainnya yang sudah masuk ke SISBUN terkait perlindungan tanaman, bokar, tebu dan lain-lain yaitu Sipkebun, Sipereda OPT, Sipasbun, Sisdabokar, Simponi, Sindo, Tebu online dan e statistikbun.
Aplikasi ini sudah bisa diakses lewat HP android dan untuk beberapa aplikasi masih berbasis web. Aplikasi ini masih parsial sesuai dengan masing-masing direktorat, ke depan diusahakan terintegrasi jadi satu aplikasi untuk berbagai keperluan.
Aplikasi-aplikasi ini juga menjadi bagian dari pembinaan petani. Syaratnya pekebun punya akses pada jaringan internet. Tetapi di daerah-daerah yang petani masih kesulitan menjangkau internet, Ditjenbun membuat materi cetak untuk diteruskan pada dinas dan penyuluh.
Saat ini sudah banyak petani yang menggunakan internet sehingga aplikasi-aplikasi ini akan terus diperbaiki. PSR online menunjukkan petani sudah melek teknologi. Aplikasi yang dibuat oleh BPDPKS ini sudah diakses petani yang akan melakukan PSR. “Saya minta dinas yang membawahi perkebunan, petugas pendamping, pengusul supaya membantu petani di lapangan untuk mengisi aplikasi PSR on line ini,” kata Heru.
Aplikasi PSR online ini juga sedang dalam proses perbaikan. BPK sudah merekomendasikan aplikasi ini terintegrasi dengan data Dukcapil, sistim penyuluhan pertanian, data kawasan hutan dan bukti kepemillikan lahan. Beberapa masalah masih terjadi misalnya NIK pengusul ternyata tidak terdaftar di Dukcapil. Beda nama pemegang sertifikat dengan pemilik lahan sekarang, namun demikian permasalahan ini ternyata cukup diatasi dengan surat dari kepala Desa saja.
BPDPKS saat ini juga sedang mengembangkan aplikasi pengembangan SDM. Kalau sudah jadi maka pendaftaran beasiswa pengembangan SDM Kelapa Sawit juga bisa masuk ke aplikasi ini.
(Sumber: Info SAWIT)