Ketua DPRD Barito Utara Berkomitmen Mengawal Pengelolaan Keuangan Daerah Transparan dan Akuntabel

MUARA TEWEH,CanalBerita –Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.  Penyerahan LHP BPK RI ini dilaksanakan di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya, pada Selasa, 2 Juli 2024 pagi.

Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini berharap, pengelolaan keuangan di Kabupaten Barito Utara terus dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jangan sampai ada yang menyalahi aturan.

“Alhamdulillah kita kembali menerima LHP Tahun Anggaran 2023 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, dan kita akan mempelajari hasil pemeriksaan ini dengan seksama dan menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Hj Mery saat berada di Palangka Raya disela kegiatan.

 

Tahapan Pilkada 2024

Diakatakannya, bahwa pihaknya bersama dengan Pemkab Barito Utara tetap terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Barito Utara agar menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang pada semua leading sektor OPD tentunya.

“Untuk itu kepada Pj Bupati Barito Utara bersama-sama dengan DPRD Barito Utara agar secepatnya setelah kembali ke Muara Teweh untuk membahas bahas hal-hal yang menjadi temuan serta merumuskan langkah-langkah perbaikannya,” kata nya. (adv)