Ini Rekomendasi Banggar DPRD Terhadap LKPD Pemkab Gunung Mas tahun 2023

KUALA KURUN,CanalBerita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah melaksanakan rapat paripurna ke-4 masa persidangan III tahun 2024, kegiatan tersebut dilaksanakan di aula paripurna dewan setempat, Jalan Pangeran Diponegoro, Kuala Kurun pada, Senin 1 Juli 2024.

Dalam rapat tersebut, DPRD Gunung Mas terkait persetujuan bersama perangkat daerah dan DPRD terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gunung Mas, Rayaniatie Djangkan menyampaikan secara singkat beberapa hal yang menjadi catatan dan rekomendasi berkaitan dengan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 yang telah dibahas bersama oleh badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah setempat.

Tahapan Pilkada 2024

“LKPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2023, secara umum kami berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan telah berjalan baik dengan beberapa catatan atau rekomendasi. Beberapa kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang di tetapkan,”ungkapnya.

Disebutkannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun
2023 sebesar 48,42 persen, sungguh sangat kecil pencapaian pendapatan dari target yang telah ditetapkan tentu hal ini.

“Sangat luar biasa rendahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk tahun 2024 dan tahun 2025 jangan sampai terjadi realisasi PAD yang sangat rendah,”bebernya.

Selain itua, DPRD meminta kepada perangkat daerah yang telah dibebankan target PAD tahun 2024, untuk lebih maksimal pencapaian realisasi sebagaimana yang tertuang dalam fakta integritas yang telah ditanda tangani Kepala OPD.

“Dengan Pencapaian Realisasi PAD masing-masing OPD sebagai salah satu tolok ukur untuk pemilihan dan penempatan pejabat oleh pimpinan daerah,”sebut Rayaniatie Djangkan.

Kemudian, DPRD meminta Bapenda sebagai leading sektor penggalian PAD untuk mensosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah dengan stakeholder sebagai wajib pajak.

“Optimalisasi target pajak dan restribusi daerah dengan penguatan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Gunung Mas untuk melakukan penagihan,”imbuhnya.

Selain itu, ia meminta kepada pimpinan daerah untuk melibatkan DPRD dalam melakukan upaya mendorong Perusahan Besar Swasta (PBS) yang belum membayar pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gunung Mas, Rayaniatie Djangkan saat membacakan persetujuan bersama LKPD tahun anggaran 2023.

penulis: cnb1/adv
editor:alfrid u gara