Pemkab Bersama Kejari Gunung Mas Optimalisasi PAD Sektor PBJT

KUALA KURUN,CanalBerita– Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gunung Mas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gunung Mas bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Mas  menggelar pertemuan dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)  tahun 2024.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pj  Bupati Gunung Mas Herson B Aden yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERRIDA) Kabupaten Gunung Mas pada, Senin 10 Juni 2024.

Pj  Bupati Gunung Mas dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan bersama dengan Kejari Gunung Mas  dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD tahun 2024 kedepan bukan hanya PBJT tetapi juga objek pajak lainya.

Tahapan Pilkada 2024

Dirinya berharap dapat memberi semangat  bagi para wajib pajak untuk secara aktif melakukan pembayaran pajak. “Pajak ini dari kita dan untuk kita. Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas sangat bergantung pada pajak yang kita bayarkan,” kata Herson B Aden.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas, Edison menyampaikan maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai edukasi terhadap wajib pajak bagaimana tata cara perhitungan dan pembayaran secara khusus PBJT berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang PDRD.

Dimana kata dia, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Gunung Mas untuk pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta kerja sama lain dalam rangka melegitimasi hukum termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

“Sehingga wajib pajak yang kita undang hari ini bisa bersama-sama memahami akan adanya sanksi pidana/perdata apa bila tidak melakukan kewajiban
perpajakannya secara tepat benar,” jelasnya.

Pada kesempatan itu juga, melaporkan bahwa, optimalisasi penerimaan sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB) sudah dilakukan terhadap lima Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas yang belum memiliki izin hak Guna Usaha (HGU).

“Dalam minggu ini terkait PBS yang belum memiliki HGU ini akan disampaikan secara langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri Gunung Mas kepada Pj. Bupati bersama PBS yang dimaksud untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut,”sebut dia.

Selain itu, optimalisasi tentang pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya (MBLB) dengan legal oponion untuk proses pungutan pelaku usaha bidang zirkon.

“Sekarang kita laksanakan adalah optimalisasi pajak sektor PBJT, baik yang sudah terdaptar maupun yang belum, untuk mengetahui tatacara dan perhitungan PBJT sesuai perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” tutup Edison

 

Penulis: cnb1
Editor: alfrid u gara