BBM Bersubsidi Untuk Nelayan Pantai Kubu Salah Sasaran

CANALBERITA.COM – Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk para Nelayan di Pantai Kubu Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pendistribusiannya tidak tepat pada sasaran. Hal itu disampaikan para nelayan saat Anggota DPR RI Mukharudin menggelar Halal Bihalal di Pantai Kubu bersama jaringannya, Rabu 4 Mei 2022.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Kalteng itu, saat dikonfirmasi beritasampit.co.id, Jumat 6 Mei 2022 membenarkan dirinya telah menerima pengaduan dari warga Nelayan Desa Kubu.

Dimanapun saya berada saat reses di wilayah Provinsi Kalteng saya selalu menyerap aspirasi masyarakat, termasuk di Desa Kubu saya menyerap aspirasi masyarakat terkait adanya pendistribusian BBM Bersubsidi yang tidak tepat pada sasarannya,“ kata Mukhtarudin.

Tahapan Pilkada 2024

Oleh karena itu, lanjut Mukhtarudin selaku Anggota DPR RI Komisi VII, yang membidangi energi tentu hal ini penting untuk mengetahui penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan yang sebenarnya. Karena dari informasi warga sebagai pengguna BBM Bersubsidi diperkirakan tidak tepat sasarannya.

Walaupun kecil masalahnya tentu harus kita benahi, karena dari masalah yang kecil kalau kita abaikan bisa menjadi masalah besar,” ujar Politisi Partai Golkar yang selalu peka terhadap aspirasi masyarakat Kalteng ini.

Dijelaskannya, BBM Bersubsidi ini diperuntukan untuk nelayan, kalau pendistribusiannya tidak tepat sasaran harus segera diperbaiki. Yang mana subsidi dari pemerintah untuk BBM tersebut sangat besar.

Apalagi saat ini harga minyak mentah di atas 100 Dolar per barel, subsidinya luar biasa,” jelas Muhtarudin.

Seraya menambahkan, dalam waktu dekat ini Mukhtarudin akan bertemu dengan perwakilan pertamina di Pangkalan Bun dan Iswana Migas. Pada pertemuan nanti dirinya perlu mengetahui berapa jumlah alokasi dan stok BBM yang bersubsidi maupun non subsidi di salurkan di Kabupaten Kobar, selain itu juga apa saja dampak dari kenaikan harga bbm non subsidi.

Saya akan bertemu dengan perwakilan pertamina di Pangkalan Bun dan Iswana Migas ingin mengetahui alokasi dan stok bbm subsidi dan non subsidi. Begitu juga dampak dari kenaikan harga bbm non subsidi,” ungkapnya.

Hal ini menurut Mukhtarudin, sebagai dasar evaluasi yang akan dibahas pada sidang di DPR RI nanti bersama Stakehokder terkait, Kementrian ESDM dan Pihak Pertamina untuk menentukan langkah kebijakan-kebijakan ke depan. Semua ini agar pendistribusian BBM Bersubsidi lebih tepat pada sasarannya. (BS/CNB)