DPRD Katingan Bahas LKPJ Tahun 2021

CANALBERITA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan kembali melanjutkan rapat Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021 yang sempat diskoring kemaren.

Pembahasan LKPJ ini dijadwalkan dalam Banmus selama dua hari dari tanggal 4-5 April 2022.

Anggota DPRD Katingan Muhammad Efendi ditemui didepan pintu sidang Paripuna mengatakan saat ini pihaknya baru saja melanjutkan rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahapan Pilkada 2024

Baru dilanjutkan, kemaren sempat di skorsing. Ini masih pembahasan. Nanti kita sampaikan hasil rapat,” ucapnya singkat sambil masuk ruang rapat. Selasa, 4 April 2022.

Nampak hadir dalam rapat tersebut anggota DPRD Katingan Yudea, Supriadi, H Hanafi, Nanang Suriansyah, Marwan Susanto, Ramba, Wiwik Arula, Dahlia, Endang Susilawatie, Eterly, Toni Yusepta, Gimmak.

Untuk diketahui hingga sekarang sekira pukul 11.36 Wib, proses rapat LKPJ masih berlangsung.

Sebelumnya, Bupati Katingan menyampaikan pidato pengantar LKPJ tahun 2021 melalui Wakil Bupati (Wabup) Katingan Sunardi N.T Litang, pada rapat Paripurna ke-7 masa persidangan II tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan, Kamis 31 Maret 2022.

Sunardi mengatakan Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 1,174 triliun lebih terealisasi sebesar Rp 1,219 triliun lebih atau 103,86 persen.

Adapun kontribusi pendapatan daerah tahun 2021 didominasi oleh pendapatan asli daerah dengan kontribusi 83,77 persen dengan realisasi Rp 67,01 miliar lebih.

Kemudian, untuk dana perimbangan dengan kontribusi 105,88 persen dan realisasi sebesar Rp 1,123 triliun lebih dan terakhir lain- lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp 29,708 miliar lebih dengan kontribusi 88,08 persen.

Belanja daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar 1,34 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp 1.09 triliun lebih atau 75,23 persen. Salah satu penyebab rendahnya realisasi belanja adalah dengan masih terjadinya pandemi covid 19 yang menyebabkan beberapa program tidak terlaksana dengan maksimal bahkan tertunda,” bebernya. (BS/CNB)