Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jaksa Hentikan Penuntutan Tiga Tersangka

CANALBERITA.COM – Jaksa Agung menyetujui permohonan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Imam Wijaya atas permohonan penghentian penuntutan dua perkara atas keadilan restorative (Restorative Justice).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dodik Mahendra kepada awak media, Rabu 27 April 2022 sore.

Menurut Dodik, kasus yang disetujui oleh Kejaksaan Agung adalah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat atas nama tersangka yang berinisial RAP pada Selasa 26 April 2022 oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Agnes Triyanti.

Tahapan Pilkada 2024

Dimana tersangka disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) subs Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada Minggu 2 Februari 2022 lalu.

Kedua dari Kejaksaan Negeri Katingan terhadap tersangka berinisial ME dan S.

Dimana tersangka ME dan S turut mendapat penghentian kasus, mereka melakukan tindak kekerasan pada Selasa 22 Maret 2022 lalu dan disingka melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Selanjutnya tersangka S disangka melanggar Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana denda atau penjara selama lima tahun lantaran telah melakukan tindak pencurian pada Minggu 6 Maret 2022 lalu mengakibatkan kerugian mencapai Rp 2,5 Juta.

“Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative diberikan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud. Dalam kasus juga sudah berdamai perdamaian, dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, para tersangka telah meminta maaf dan korban memberikan permohonan maaf serta tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,” terang Dodik.

Selanjutnya tersangka maupun korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan kepersidangan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Jaksa Agung nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan retoratif.

“Dan surat edaran Jaksa Agung No:01/E/EJP/02/2020 tentang pelaksanaan penuntutan berdasarkan keadilan retoratif. Hal ini merupakan salah satu upaya kejaksaan mendekatkan diri dengan masyarakat sesuai dengan arahan Jaksa Agung,” tandasnya. (CNB1)