Penyidik Tipikor Polda Kalteng Panggil Tujuh Kades di Katingan, Dua Menyusul

CANALBERITA.COM – Dugaan korupsi proyek jalan antardesa tembus di 11 desa sepanjang 43 kilometer di Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) berbuntut panjang.

Pasalnya, pelaksana pekerjaan H Asang yang sebelumnya menuntut pelunasan kepada sembilan kepala desa dari 11 desa justru ditetapkan sebagai tersangkan oleh penyidik Kejati Kalteng.

Tidak terima, H Asang melalui pengacaranya Rahmadi G Lentam dan Benny Pakpahan melaporkan sembilan Kades di wilayah Katingan tersebut ke Polda Kalteng pada Jumat 4 Maret 2022 lalu.

Tahapan Pilkada 2024

Mereka terlapor yakni AS selaku Kepala Desa Tumbang Kabayan, J selaku Kades Sei Nanjan, R Kades Rantai Bahai, SU Kades Rantau Puka, SA Kades Tumbang Kuai, R Kades Kuluk Sapangi, SH Kades Dehes Asem, K Kades Rangan Kawit dan H Kades Desa Kiham Batang.

Dilaporkannya sembilan kepala desa tersebut dibenarkan oleh Kabidhumas Polda Kalteng, Kombes Pol K Eko Saputro melalui pesan singkat whatsapp.

Diterangkan Eko, yang menangani kasusnya adalah Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalteng dan kasusnya saat ini sedang berjalan proses penyelidikannya.

“Dari 9 Kades terkait, 7 Kades sudah dipanggil untuk diminta klarifikasi minggu lalu. Diantaranya, Kades Rantau Puka, Kades Rangan Kawit, Kades Sei Nanjan, Kades Rantau Bahai, Kades Tumbang Kuai, Kades Dehes Asem dan Kades Kuluk Sapangi. Untuk dua Kades lainnya hari ini akan datang untuk diminta klarifikasi, yaiu Kades Tumbang Kabayan dan Kades Kiham Batang,” sebut pria melati tiga dipundak itu, Senin 14 Maret 2022.

Perlu diketahui, sebelumnya kuasa hukum H Asang, Rahmadi G Lentam mengatakan, bahwa para terlapor masing-masing dalam kualitas jabatannya sebagai Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sehingga dugaan tersebut muncul dan merugikan kliennya.

“Saya tegaskan bahwa pekerjaan yang diperintahkan oleh para terlapor telah selesai dilaksanakan dengan baik pada akhir bulan November 2020. Namun malah tidak dibayar sisa uang anggaran yang seharusnya dibayarkan kepada pelapor,” tegasnya.

Rahmadi menambahkan, bahwa dengan tidak membayar pekerjaan pelapor yang diperintahkan para terlapor, padahal mereka telah menerima Dana Desa dari APBdes Kementerian Desa secara penuh, Dana Desa terkait pekerjaan yang diperintahkan kepada pelapor.

“Diduga dipergunakan oleh para terlapor untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukannya, demikian juga pajak yang seharusnya menjadi pemasukan bagi negara/daerah faktanya tidak dibayar/disetor ke Kas Daerah oleh para terlapor.Maka itu diduga perbuatan mereka dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi.Maka itu dilaporkan,” tandasnya. (CNB1)