Aspidsus Kejati Kalteng: Putusan Terdakwa Hernadie, HAT Terlibat Merugikan Negara

CANALBERITA.COM – Kasus korupsi jalan tembus 11 desa di Kecamatan Katingan Hulu terus berkembang. Yang mana dalam putusan majelis hakim diketuai oleh Alfon, terdakwa Hernadie selaku mantan Camat Katingan Hulu divonis 4 tahun kurungan penjara.

Dan denda sebanyak Rp 100.000.000, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Selain itu, dalam press release Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimanyan Tengah, Douglas Pamino Nainggolan Rabu 16 Maret 2022 malam menyampaikan, dalam putusan tersebut juga mencantumkan bahwa kerugian Negara dibebankan kepada tersangka HAT (H Asang Triasa). Yang mana dalam kerugian Negara tersebut senilai Rp 2.107.850.000.

Tahapan Pilkada 2024

“Kami sangat menyakini bahwa tersangka HAT terlibat secara bersama-sama dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Camat Katingan Hulu Hernadie. Dan ini dikuatkan oleh putusan majelis hakim yang membebankan kepada tersangka HAT untuk mengembalikan kerugian Negara,” ucap Asisten Tindak Pidana Khusus Kalteng.

Saat disinggung apa dasar penetapan tersangka HAT, menurutnya, saudara HAT tidak memiliki perusahaan resmi dalam bidang pengerjaan, tidak melalui lelang dan pekejaan jalan tersebut memang sudah sebelumnya.

“Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi HAT telah menerima pembayaran sebesar Rp 2.107.850.000, sehingga terjadi kerugian keuangan negara sesuai (LHA-PPKN) Nomor : R-700/06/LHA-PPKN/INSP/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Katingan,” terangnya.

Dijelaskannya, tersangka HAT sendiri dipanggil sebanyak tidak kali tidak pernah datang, sehingga mengganggu proses penyelidikan kedepannya.

“Kami berharap tersangka ini koperatif saat diminta datang, dengan mentaati hukum yang berlaku. Dalam waktu dekat juga kami akan mengirim surat pemanggilan kembali, dan apabila tidak datang juga serta menghalangi proses penyelidikan tidak menutut kemungkinan dilakukan penahanan,” tuturnya. (CNB1)