Warga Sekoban Gandeng LMMDD-KT Selesaikan Masalah dengan Perusahaan

CANALBERITA.COM – Dalam menyelesaikan tuntutan plasma 20 persen terhadap PT First Lamandau Timber Internasional (PT FLTI), masyarakat Desa Sekoban, Kabupaten Lamandau menggandeng Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMDD-KT).

Hal tersebut dilator belakangan karena pihak perusahaan masih enggan memenuhi ketentuan lahan plasma sebesar 20 persen untuk masyarakat. Dan dini disampaikan perwakilan masyarakat Sekoban ke Sekjen LMMDD-KT, Kaji Kelana Usop,.

Koordinator masyarakat Desa Sekoban, Artia bersama pengurus Kedemangan dan DAD Desa Sekoban mengatakan, kedatangan pihaknya ke LMMDD-KT ialah untuk meminta pendapat terkait permasalahan antara masyarakat dan pihak PT FLTI. Termasuk menggandeng LMMDD-KT untuk bersama-sama membantu memperjuangkan hak masyarakat Sekoban.

“Kami menggandeng LMMDD-KT untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga ada keputusan yang tidak merugikan hak masyarakat,” sebutnya, Rabu 23 Februari 2022 kemarin.

Ia juga menegaskan, permasalahan ini tidak hanya akan disampaikan pada tingkat Pemkab Lamandau. Namun, pihaknya juga akan menyampaikan ke Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat.

“Jika perusahaan masih mengabaikan tuntutan masyarakat, masalah ini akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat. Termasuk dugaan adanya pelanggaran dari perusahaan sendiri. Apalagi perusahaan sudah 21 tahun beroperasi, namun tidak memenuhi janji plasma ke masyarakat,” tegasnya.

Tidak hanya sebatas masalah administrasi pemerintahan, ia juga mengatakan bahwa akan dilakukan koordinasi kembali. Baik tingkat DAD dan Kedemangan Sekoban. Yaitu masalah dugaan pelanggaran adat yang dilakukan pihak perusahaan.

“Jika ditemukan pelanggaran Adat, akan dilakukan sidang adat terhadap pihak perusahaan,” sebutnya.

Sementara itu, Kaji Kelana Usop selaku Sekjen LMMDD-KT membenarkan bahwa perwakilan warga Desa Sekoban meminta bantuan dari pihaknya untuk permasalahan tersebut. Pihaknya sendiri siap untuk membantu masyarakat Desa Sekoban dalam permasalahan tersebut.

“Jika memang pihak perusahaan melakukan pelanggaran atas hak masyarakat, kami pasti siap membantu memperjuangkan hak masyarakat,” tegasnya.

Kaji juga mengungkapkan, berdasarkan keterangan perwakilan warga Sekoban, pihak perusahaan enggan memberikan lahan plasma yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh pihak perusahaan. Hal ini menurutnya terkait masalah aturan yang menjadi alasan pihak perusahaan belum memenuhi hak plasma tersebut.

“Untuk masalah lahan plasma sudah menjadi kewajiban perusahaan. Jika beralasan aturan, maka harus ditelisuri dulu, bagaimana aturan dan ketentuannya agar hak plasma masyarakat dapat terpenuhi,” jelasnya yang juga putra bungsu dari tokoh masyarakat Kalteng, Alm Prof KMA Usop MA.

Ia juga menyarankan agar warga Sekoban melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di Pemprov Kalteng, seperti Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Karena, instansi tersebut menurutnya adalah perwakilan dari Pemerintah Pusat di daerah untuk mengatasi permasalahan serupa.

“Jika di instansi tingkat Pemprov tidak bisa mengatasi ini, maka akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat melalui kementerian yang berwenang” sebutnya.

Terkait pemasangan Lompang Begawar atau hinting adat di areal PT FLTI, Kades Sekoban dan perwakilan masyarakat serta kelompok tani setempat telah melakukan rapat koordinasi. Hasilnya, ialah masyarakat tidak akan membuka Lompang Begawar tersebut. (CNB1)