Waduh, Keberlanjutan Program PSR Terancam Harga Pupuk, Petani Sawit Serba Salah

CANALBERITA.COM – Melonjaknya harga pupuk, telah membuat biaya input di perkebunan kelapa sawit membengkak. Sehingga kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang terjadi tak dirasakan manfaatnya bagi petani kelapa sawit.

Ini pula berdampak pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digagasa melalui dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Terlebih bagi mereka (petani sawit) yang telah melakukan program tersebut dan telah melalui tahap tumbang dan tanam.

Pada akhirnya petani sawit terjebak dalam kondisi harga pupuk yang melangit, lantaran Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dari penanam 0 tahun (P0) sampai penanaman 3 tahun (P3) telah memperhitungkan harga pupuk disaat harga pupuk dan herbisida belum naik seperti saat ini, yang dihadapi petani adalah kenaikan itu telah berdampak pada membengkaknya RAB yang sebelumnya di susun.

Diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, keadaan itu telah memaksa beberapa petani kelapa sawit yang hendak mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat tak bisa dilanjutkan alias mundur.

Kata Gulat, bukan saja karena masalah legalitas masuk kawasan hutan, namun saat ini kendala yang  muncul terkait harga pupuk dan herbisida yang melonjak tajam, pada akhirnya mendongkrak biaya PSR, sehingga dana dukungan dari BPDPKS sejumlah Rp. 30 juta per hektar, habis hanya untuk beli pupuk dan herbisida saja.

Saya hitung belanja pupuk dan herbisida dengan harga saat ini telah mencapai Rp. 28,5 juta per hektar (PSR), padahal sebelumnya hanya sekitar Rp. 11,2 juta atau naik dua kalilipat lebih,” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut kata Gulat, jJika dihitung biaya peremajaan sawit rakyat dari P0 sampai P3 sebelumnya hanya berkisar Rp. 52juta – Rp 62 juta per hektar (tergantung zonasi), saat ini bisa mencapai Rp 82 juta – Rp 91 juta per hektar. “Ini sudah tidak sehat lagi bagi kami,” tukas Gulat.

Sementara jika petani sawit mengurangi dosis pupuk per pokok lantaran untuk menyesuaikan kondisi keuangan sebelumnya, akan terjadi dua kemungkinan, pertama tanaman kelapa sawit tidak memperoleh pupuk sesuai dosis yang dianjurkan, lantas kedua, tutur Gulat, petani akan menjadi sasaran saat audit oleh Badan Pemerika Keunagan (BPK) saat dilakukannya Monitoring & Evaluasi (Monev), pada akhirnya bakal menggiring petani berhadapan dengan APH (aparat penegak hukum).

Program PSR ini sangat strategis mendongkrak produktivitas kebun sawit rakyat dengan konsep intensifikasi dan ini seirama dengan cita-cita Presiden menjadikan petani penyumbang minyak sawit mentah (CPO) yang setara dengan korporasi untuk devisa negara, namun saya pastikan peremajaan sawit rakyat akan kacau berantakan jika kenaikan harga pupuk dan herbisida ini tidak dikendalikan segera,” tandas dia.

(sumber: infosawit.com)