Mantan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Angkat Bicara Terkait Mobil Dinas Baru Mahyeldi – Audy

canalberita.com — Mobil dinas baru Gubernur Mahyeldi dan Wagub Sumbar Audy Joinaldy mendapat komentar dari banyak pihak.

Gubernur Sumbar periode 2010-2020, Irwan Prayitno meluruskan informasi terkait polemik anggaran mobil dinas Mahyeldi-Audy tersebut.

“Sebetulnya saya tidak ingin berkomentar terkait apa yang terjadi di Pemda Provinsi Sumbar akhir-akhir ini. Apalagi Gubernurnya se partai dengan saya. Tidak ingin berkomentar di publik karena tak elok. Toh…Saya bisa langsung menghubungi Buya Gubernur,” kata Irwan Prayitno dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (18/8/2021).

Irwan Prayitno tergelitik berkomentar setelah dirinya membaca berita di media yang berjudul Audy: Mobnas Dianggarkan Gubernur Sebelumnya.

“Maka saya tergelitik juga berkomentar sedikit saja. Judulnya memang benar, tapi narasinya yang kurang pas,” sambungnya.

Irwan Prayitno menjelaskan di PP nomor 109 tahun 2000 pasal 7 (1) berbunyi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.

Kendaraan dinas adalah hak bagi kepala daerah dan wakilnya, maka wajib dianggarkan.

“DPRD pasti setuju karena ini aturan bahkan saat pembahasan RAPBD 2021 lalu yang bersemangat menganggarkan kendaraan dinas ini dari banyak partai, karena bisa jadi kawan se partainya yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya,” imbuh Irwan Prayitno.

Setelah ketok palu di DPRD dan teranggarkan, kata Irwan Prayitno, terserah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membeli atau memakainya.

Akan tetapi namanya hak, bisa saja ditolak.

Anggaran yang ditolak bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal yaitu anggaran perubahan atau di masa Covid-19 ini ada refocusing anggaran.

“Saya dulu di tahun 2010 sempat menolak anggaran kendaraan dinas dan akhirnya memakai mobil pribadi termasuk istri Gubernur.”

“Saya pun menolak pembangunan rumah dinas Gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik bisnis kelas. Tentu banyak juga hak Gubernur yang ditolak,” jelas Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno tak ingin disalahkan dengan apa yang terjadi saat ini.

“Janganlah Gubernur sebelumnya disalahkan dalam menganggarkan. Coba kita balik berpikirnya. Apa yang terjadi kalau Pemda dan DPRD tidak menganggarkan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Tentu muncul lagi polemik dan masalah baru,” sebutnya.

Irwan Prayitno berharap sedikit penjelasan tersebut tidak memperkeruh suasana yang sudah keruh saat ini.

“Maaf bila ada yang tidak berkenan.  Saya hanyalah rakyat biasa yang juga perlu dihormati sebagaimana rakyat lainnya,” terang Irwan Prayitno.

Sebelumnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat membeli mobil dinas baru di tengah pandemi Covid-19.

Dua mobil baru itu adalah Mitsubishi Pajero untuk Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Hyundai Palisade untuk Wagub Audy Joinaldy.

(Sumber: Tribun)