Banyak Bupati dan Wali Kota Protes ke Pemerintah Pusat, Pak Ganjar Langsung Turun Tangan
canalberita.com — Sejumlah bupati/wali kota di Jateng banyak yang protes pada pemerintah pusat terkait ketersediaan vaksin covid-19. Sebab, data vaksinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak sama.
Banyak daerah di Jateng yang kehabisan stok vaksin. Namun data yang dimiliki pemerintah pusat melalui aplikasi Smile menunjukkan daerah-daerah itu masih memiliki stok vaksin cukup banyak. Ternyata, data di aplikasi Smile tidak sesuai seperti di lapangan.
Tak mau berlarut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung terjun ke lapangan. Selasa (3/8) Ganjar bertolak ke Grobogan untuk melihat kondisi di sana. Sebab sebelumnya, Bupati Grobogan selalu meminta tambahan vaksin.
Namun, di data Smile dari pemerintah pusat, stok vaksin di Grobogan masih banyak sehingga tidak dikirim. Saat mengecek vaksinasi di Desa Wolo, Ganjar menemukan titik persoalannya. Ternyata, setiap acara vaksinasi, semua data diinput secara langsung melalui aplikasi Pcare. Baru setelah itu, data diinput melalui aplikasi Smile.
“Lha kenapa tidak ke Smile Pak, kan itu pusat melihatnya pakai itu,” tanya Ganjar ke petugas. Kepala Dinas Kesehatan Grobogan Slamet Widodo menjelaskan inputing data ke aplikasi Smile membutuhkan waktu yang lama. Data baru di-input setelah direkap dari aplikasi Pcare.
“Itu butuh waktu lama pak, kami tiap hari kalau vaksinasi sudah langsung input ke aplikasi Pcare,” jelasnya.
Dari situlah Ganjar menemukan titik persoalan. Menurut Ganjar, sebenarnya ada ketidakcocokan data antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintah pusat melihat stok masih banyak, karena inputing data ke aplikasi Smile belum sempurna.
“Saya hanya mau meluruskan saja, karena kemarin saat saya sampaikan ke pusat, hampir seluruh kabupaten protes. Lho kami sudah menyuntikkan banyak, dan sudah habis, kok datanya seolah-olah kami masih menyimpan stok. Ini Ibu Bupati Grobogan juga komplain, makanya langsung saya cek,” katanya.
Ternyata, lanjut dia, ada dua sistem yang perlu dikoreksi. Pertama Pcare, yakni aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data setelah warga divaksin. Setiap yang datang, divaksin langsung diinput.
“Ini (Pcare) sebenarnya adalah data paling riil. Sementara pusat yang dipakai acuan data dari aplikasi Smile. Ternyata butuh waktu lama untuk mengisi ke aplikasi Smile, mulai disuntik, direkap di aplikasi Pcare, baru dilaporkan. Lha ini kalau belum diinput di Smile, maka dibaca dan dianggap stok masih banyak,” terangnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar mengusulkan agar ada integrasi data. Ganjar meminta pemerintah pusat untuk juga melihat proses vaksinasi di aplikasi Pcare. “Karena itu lebih realtime. Nanti kami evaluasi dengan Dinkes dan akan kami usulkan. Kebetulan pak Menkes tadi telpon, jadi sekaligus kami umumkan,” tegasnya.
Ganjar berharap ke depan tak lagi ada ribut-ribut soal perbedaan data. Yang perlu diributkan saat ini adalah seberapa cepat warga divaksin. “Biar energinya tidak dibuang untuk perdebatan yang tidak penting lagi, karena kita bisa memperbaiki itu,” pungkasnya.
(Sumber: JPNN)
