4 Dukungan Diperlukan Guna Pengembangan Biofuel Berbasis Kelapa Sawit
canalberita.com — Diungkapkan Koordinator Investasi dan Kerjasama Bioenergi Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Elis Heviati, dalam pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis sawit setidaknya dibutuhkan empat dukungan diantaranya pertama, insentif/pendanaan, saat ini implementasi biofuel didukung melalui Dana Perkebunan Sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Perlu didorong insentif fiskal lainnya khususnya untuk mendorong program pengembangan biohidrokarbon/greenfuel.
Kemudian kata Elis, kedua, butuh dukungan regulasi, lantaran penyesuaian regulasi guna mendukung kelancaran implementasi BBN yang sudah berjalan, maupun mengakomodir perkembangan BBN untuk pencampuran Biodiesel diatas 30%.
Lantas, ketiga, untuk keberlanjutan bahan baku (feesdstock) juga menjadi sangat penting, lantaran kepastian pasokan bahan baku yang kontinyu dan telah memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan.
“Juga diperlukan penyesuaian proses industri hulu sawit guna mendukung ketersediaan bahan baku sawit untuk energi melalui proses yang semakin efisien,” katanya dalam FGD Sawit Berkelanjutan Vol 8, bertajuk “Peranan BPDPKS Mendorong Petani Kelapa Sawit Suplai Bahan Baku Biodiesel,” pertengahan Juni 2021 lalu yang diselenggarakan InfoSAWIT, di Jakarta.
Kemudian keempat, terkait kesiapan industri pengguna / konsumen, seiring perkembangan BBN untuk tingkat pencampuran yang lebih tinggi, diperlukan dukungan dari industri manufaktur kendaraan ataupun mesin yang menggunakan biofuel agar dapat menyesuaikan dengan kebijakan mandatori BBN.
Kata Elis, model kesertaan petani dalam program mandatori biodiesel bisa berupa pengembangan Pabrik Minyak Nabati Industrial (IVO) dan Bensin Sawit dengan bahan baku dari TBS Sawit raykat. Dimana Biaya produksi lebih murah 15-20% dari PKS Konvensional, harga tandan buah segar lebih stabil (Tidak bermasalah dengan Free fattyAcid yang tinggi).
Lantas, kandungan metal dan chlorine rendah, Oil Extraction Rate meningkat dari 18-22% menjadi 24-36%. “Serta dapat dikelola oleh Koperasi/BUMD dan SNI IVO sudah terbit,” tandas Elis Heviati.
(Sumber: Info Sawit)
