Prabowo Minta Pejabat Tak Timbulkan Ketegangan Atasi Pandemi
canalberita.com — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta para pimpinan dan pejabat negara tak menimbulkan ketegangan dalam menyampaikan permasalahan terkait penanganan pandemi Covid-19.
“Pada para pimpinan (agar) memberikan kesejukan, menimbulkan kesejukan, menyampaikan masalah dengan baik, jangan menimbulkan ketegangan,” kata Prabowo saat menjadi pembicara kunci dalam acara Webinar Pertahanan yang digelar Universitas Padjadajaran, Jumat (9/7).
Prabowo tak ingin para pejabat ini mencari masalah di tengah kesulitan menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, tantangan dan kesulitan ini harus dihadapi bersama-sama. “Jangan justru, saya tidak tahu yah, tapi mencari suatu poin untuk mencari masalah di tengah kita lagi hadapi tantangan dan kesulitan. Saya kira itu dari saya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga meminta tak ada pihak yang saling menghujat. Prabowo optimistis masalah pandemi Covid-19 bisa diatasi.
“Kita jangan menghujat siapapun, mengkritik dengan baik, tapi tolong kita harus mencapai atau membangun suatu ketenangan, kekompakan, kita optimis, jangan panik. Bahaya ini bisa kita atasi dan akan kita atasi,” katanya.
Prabowo lantas mengajak semua pihak mengurangi mobilitas yang tidak perlu di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, masyarakat harus patuh kepada pemerintah yang tengah mengatasi pandemi.
“Kita harus disiplin, cara satu-satunya untuk menurunkan angka infeksi adalah yaitu mengurangi mobilitas yang tidak perlu sekali. Jadi benar-benar kita harus patuh kepada pimpinan, kepada pejabat pemerintah, saya mohon semua ambil peran serta,” ujarnya.
Indonesia tengah memasuki gelombang kedua penyebaran virus corona. Kasus positif Covid-19 melonjak tajam usai libur Lebaran 2021. Memasuki Juli 2021, kasus positif Covid-19 harian terus memecahkan rekor baru, dengan kasus tertinggi pada 8 Juli mencapai 38.391.
Tak hanya itu, kasus kematian juga pecah rekor pada 7 Juli mencapai 1.040 orang.
Pemerintah lantas menerapkan PPKM Darurat di 122 kabupaten/kota di Jawa-Bali mulai 3 sampai 20 Juli. Terbaru, pemerintah memutuskan memperluas cakupan PPKM Darurat di 15 daerah luar Jawa-Bali.
(Sumber: cnn.com)
